Kaum perempuan di garis depan: Peran kepemimpinan yang tak dihitung dalam penanganan COVID-19

Respon pemerintah daerah dan masyarakat sipil terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak dipuji dalam media akademis dan populer sejak kasus pertama Covid-19 dikonfirmasi Maret 2020. Mitigasi lokal dan respon kesehatan telah terbukti menjadi faktor kritikal ketika pemerintah pusat telah gagal dalam banyak aspek penanganan pandemi. Namun apa yang tidak ditunjukkan oleh kajian-kajian awal adalah …

Kajian baru saya mengungkap kesenjangan antara keterwakilan tinggi kaum laki-laki dalam kepemimpinan formal dan badan pengambilan keputusan tanggap COVID-19 di satu sisi, dan dominasi perempuan yang luar biasa dalam kepemimpinan sehari-hari baik dalam mitigasi maupun perawatan kesehatan. Kepala-kepala instansi pemerintah yang strategis, Kepolisian Resor (Polres), Komando Resor Militer (Korem), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), secara otomatis ditunjuk untuk masuk dalam struktur Satgas, dan semua posisi ini dijabat oleh laki-laki. Satgas COVID-19 Kota Salatiga bertanggung jawab dalam hal kebijakan dan perencanaan strategis mitigasi pandemi, koordinasi lintas instansi, pemantauan dan penegakan langkah-langkah mitigasi, alokasi anggaran dan sumber daya lainnya. Mereka paham betul apa itu pandemi COVID-19 dan tahu langkah-langkah penanganan seperti apa yang bisa berjalan untuk mitigasi krisis– dan mana yang tidak. Kedua, peningkatan pemantauan dan penegakan protokol kesehatan di tempat kerja, ruang publik dan acara-acara umun yang disetujui, termasuk pernikahan, upacara dan di tempat-tempat yang memfasilitasi pertemuan publik.