COVID-19 mengikis peran media lokal Indonesia sebagai pengawas

COVID-19 mengikis peran media lokal Indonesia sebagai pengawas

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kehausan bakal berita lokal di antara orang-orang dalam seluruh kepulauan Indonesia yang umum sejak kasus virus korona perdana diumumkan pada bulan Maret. Cuma beberapa hari setelah pengumuman, spektator berita televisi melonjak lebih sebab 25%, sementara antara 25 April hingga 5 Mei lalu lin media lokal meroket hingga 200%. Tingkat konsumsi berita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, bagaimanapun, tidak sejalan dengan peran jalan lokal sebagai pengawas regional Nusantara pasca-desentralisasi Suharto.

Media lokal Indonesia tumbuh subur pasca rezim Orde Baru Suharto, dan berkembang pesat di masa digital. Tahun lalu saja ada 47. 000 outlet media online di Indonesia, meningkat 5. 000 kuat dari tahun sebelumnya. Tersedia juga lebih dari 1. 400 perusahaan media yang terdaftar di Dewan Pers, organisasi pers swasembada di Indonesia, yang sebagian mulia berbasis di luar Jakarta. Jumlah tersebut kemungkinan besar jauh lebih agung sekarang, mengingat pesatnya pertumbuhan pabrik media di Indonesia.

Perkembangan besar-besaran media lokal Indonesia seharusnya menawarkan harapan gres untuk pemberitaan yang lebih serius dan tidak berpihak, yang bubar disajikan oleh sebagian besar media nasional “Jakarta”. Namun, tidak selalu demikian. Beberapa studi menunjukkan bahwa media lokal juga gagal pada mengawasi daerah di Indonesia, sebab banyak dari mereka terlalu berpegang pada anggaran PR pemerintah atau dana segar politisi lokal.

Sekarang dengan virus korona yang mendatangkan malapetaka pada 34 provinsi di Indonesia, ikatan klien menjadi lebih jelas. Perolehan media lokal turun 30-40%, karena banyak perusahaan periklanan memperlambat berterima karena kendala keuangan yang disebabkan oleh pandemi. Hal ini mengakibatkan media lokal membangun strategi “ikuti uang” hanya untuk tetap bertahan di industri berita. Kabar buruknya, tiga dari lima sumber pendapatan potensial, sebagaimana dipetakan oleh komisaris tetap radio daerah, adalah uang negara: APBN (Dana ADD), APBN / APBD, dan dana pilkada.

Beberapa perserikatan media dan korporasi lokal tiba mengupayakan atau memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga negeri. Di Papua, Blitar, Bali, Makassar, Jambi, dan banyak tempat lainnya, pihak berwenang didekati oleh aktivis media untuk bekerja sama pada menyampaikan berita pandemi. Beberapa negeri tetap bungkam atas tawaran itu, sementara yang lain, seperti Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, memilih untuk menetapkan berbagai persyaratan. Salah satu syaratnya adalah media harus bersedia meminta wartawannya mengikuti uji kompetensi dengan diadakan oleh pemerintah daerah. Dalam Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten beriktikad untuk tidak memotong anggaran proklamasi medianya untuk meyakinkan media lokal bahwa ' sinergi' yang telah lama dipegang tetap utuh meskipun ada pandemi.

Semua ujian, prasyarat, dan janji tersebut menggambarkan relasi kekuasaan jarang pemerintah daerah dan media lokal. Yang pertama jelas memiliki daya untuk mengerahkan kekuatan pada dengan terakhir. Akibatnya, alih-alih mengkritik serta meneliti penanganan virus oleh pemerintah, banyak media lokal berfungsi jadi penghubung pemerintah dengan publik, secara tidak kritis mengulangi suara pihak berwenang dan data COVID-19. Kejadian ini tidak hanya kontraproduktif secara fungsi media keempat, tetapi serupa mengabaikan masalah luas terkait COVID-19 yang dihadapi oleh orang Nusantara — tingkat pengujian yang sedikitnya, kurangnya transparansi data, informasi dengan salah, disinformasi, tindakan pelacakan relasi yang tidak memadai, dan COVID- 19 korupsi anggaran, untuk kira-kira nama.

Dampaknya lebih terlihat pada pemilihan daerah (Pilkada) yang kontroversial. Perdebatan tentang potensi bahaya Pilkada di pusat pandemi yang semakin parah menghilang begitu saja, dan media lokal tampaknya sudah memiliki sikap kalau Pilkada harus terus berjalan cantik atau buruk. Banyaknya pelanggaran adat kesehatan selama kampanye tidak dikutuk keras oleh media lokal, apalagi berpihak pada publik untuk menekan pemerintah agar menunda Pilkada. Perilaku lapdog media lokal ini lahir di tengah maraknya pejabat umum dan politisi daerah yang dinyatakan positif atau meninggal dunia sebab COVID-19.

Jambi, di mana hubungan klienis antara media, pemerintah daerah, dan elit politik telah dipraktekkan dan dipelihara dengan baik selama bertahun-tahun memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana sikap problematis media lokal gagal menyelenggarakan peran sakral mereka.

Pada akhir September, cocok calon wakil bupati Sarolangun serta istri serta ibu dari besar mantan gubernur Jambi melanggar adat kesehatan selama kampanye di Kabupaten Bungo Jambi. Kampanye bubar, tetapi peristiwa tersebut diberitakan secara jarang oleh media Jambi. Beberapa jalan bahkan menganggap berita itu bongak, sementara yang lain membela pasangan tersebut secara membabi buta, meski ada penyungguhan dari media nasional.

Resistensi buta ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan sebelum kejadian kampanye, pengurus baru perkumpulan wartawan Sarolangun dilantik di kantor Bupati Sarolangun. Pada periode yang sama, pers Jambi melakukan kunjungan ke dewan gubernur, mengundang gubernur untuk menghadiri rapat tahunan organisasi. Kedua agenda tersebut menyampaikan pesan yang sama: media lokal dan pemerintah perlu mewujudkan kemitraan yang terkonsolidasi dalam memberikan ' berita positif' kepada jemaah.

Kemitraan tersebut memang membuahkan hasil, tak terkecuali terkait pandemi COVID-19. Survei terhadap 57 mahasiswa dalam Jambi mengungkapkan bahwa lebih dibanding 60% mahasiswa menganggap kinerja negeri Jambi dalam memerangi pandemi cantik, meskipun lebih dari 70% di antaranya mengakui bahwa situasi pandemi dalam provinsi tersebut saat ini berharta pada tahap kritis.. Peringkat menguntungkan yang sama berlaku untuk media lokal yang menerima lebih dari 80% apresiasi dari responden siswa.

Survei tersebut serupa menunjukkan bahwa, saat mahasiswa membaca berbagai media lokal, banyak juga yang mendapatkan ' berita' dari media sosial, terutama dari akun Instagram pseudo-news. Akun-akun ini kerap berbagi tangkapan layar berita dengan diliput oleh media lokal dengan memungkinkan pelaporan dan pembingkaian dengan bersahabat beredar lebih jauh. Selain itu, beberapa akun tersebut menawarkan promosi berbayar, menerima uang daripada kantong mana pun, termasuk sejak kandidat yang mencalonkan diri.

Ini, tentu selalu, bukan gambaran lengkap tentang efek buruk dari hubungan bermasalah jalan lokal dengan pemerintah daerah dan elit politik. Namun demikian, ini menawarkan sekilas tentang bagaimana kemitraan yang dibentuk antara dua entitas telah saling menguntungkan mereka, dengan mengorbankan massa.

Jika ada, pandemi virus korona merugikan peran pengawas media lokal, terlepas dari janji reformasi pasca-Suharto buat daerah Indonesia yang lebih demokratis.