Kemunafikan atau imajinasi? Pluralisme semu pada Indonesia

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Dalam artikelnya yang diterbitkan di 27 September 2020, Greg Fealy menulis dengan prihatin tentang “kampanye sistematis penindasan terhadap Islamis” Joko Widodo (Jokowi), terutama terhadap mereka yang digambarkan sebagai “ekstremis” & “radikalis”. Fealy berpendapat, kampanye sama dengan itu bisa disambut baik oleh mitra barat Indonesia, seperti Australia.

Meski serupa itu, Fealy mempersoalkan kategorisasi pemerintah Indonesia terhadap mereka yang dianggap ekstremis / radikal: tidak hanya menargetkan pendukung kelompok militan dan teroris, tetapi juga umat Islam yang menjadi bagian dari perjuangan menegakkan patokan dan nilai-nilai Islam di Indonesia dan wilayahnya. Dalam literatur keilmuan, yang terakhir ini biasanya disebut sebagai fundamentalis Islam. Di bawah pemerintahan Jokowi, kelompok fundamentalis Islam juga digambarkan sebagai anti-Pancasila serta anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia / Republik Indonesia Serikat). Karenanya, kelompok fundamentalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang.

Sangat menarik untuk melihat bagaimana reaksi beberapa orang Indonesia terhadap artikel Fealy. Kritikus dari Indonesia (termasuk ulama seperti Ade Armando dan Azumardi Azra, dan dominasi pemerintah ) menimpali bahwa Fealy telah gagal memahami situasi Indonesia saat ini, dan mereka sudah menggarisbawahi bahwa Jokowi tidak anti-Islam, dan selalu merangkul kelompok-kelompok Agama islam. Kritik ini salah memahami kekhawatiran Fealy.

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah menindas serta menindas kelompok-kelompok ini jika itu mengungkapkan pandangan mereka tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran mereka, atau menggunakan pendekatan dengan kasar / radikal (yaitu kekerasan)? Fealy juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu pada ANU Indonesia Project Conference. Untuk mendorong ini lebih jauh, kami bertanya, bukankah umum di masyarakat untuk menemukan orang-orang yang mendukung dan menentang sistem serta kebijakan? Lalu mengapa pemerintah Indonesia geram ketika Pancasila dikritik? Pada sistem demokrasi, kritik semacam tersebut seharusnya hanya menjadi masalah jika bersifat memaksa, kasar, atau mengancam kehidupan masyarakat.

Mari kita kembali ke perkara fundamentalisme agama. Banyak literatur membuktikan bahwa fundamentalisme agama dianggap jadi prediktor utama dalam memprediksi waham, kebencian kelompok, radikalisme, rasisme, serta intoleransi politik. Gerakan fundamentalis petunjuk telah menjadi masalah di penuh negara. Tetapi penting untuk dicatat bahwa fundamentalisme agama ditemukan pada banyak agama. Jika di Nusantara agama dianggap vital dalam mempengaruhi interaksi sehari-hari, maka keberadaan fanatisme / fundamentalisme agama tidak bisa dihindari.

Selain itu, ada juga fundamentalis pegangan yang menggunakan pendekatan damai & menentang penggunaan kekerasan dalam perjuangannya. Salah satunya adalah HTI, yang mungkin berbeda dengan kelompok HT lainnya. Ketika situs web HTI masih aktif, dengan jelas dinyatakan bahwa mereka “berusaha untuk menyusun negara Islam dan menegakkan dasar Islam sambil secara terbuka menyumpahi tindakan kekerasan” ( Yustisia et al, 2020 ). Menurut ana, meski orang mungkin tidak putus dengan ideologi mereka, namun data bahwa mereka menggunakan pendekatan non-kekerasan dalam gerakan mereka menuntut kritik. Padahal, di bawah pemerintahan Jokowi, jenis fundamentalisme Islam dianggap jadi ancaman bagi negara karena tak sejalan dengan Pancasila dan demokrasi. Kami berpendapat bahwa karena Indonesia adalah negara demokrasi, kelompok kaya HTI memiliki hak untuk mengutarakan pandangan mereka dengan cara tenteram.

Barangkali Indonesia sudah diliputi wacana “bahaya laten” (bahaya laten), dan inilah mengapa begitu banyak antipati terhadap aliran yang berbeda dengan ideologi negara. Misalnya, komunisme dilarang karena dianggap merusak ideologi negara Pancasila & NKRI. Soekarno mengumumkan Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia, tetapi juga secara khusus dipahami jadi penyatuan nasionalisme, ideologi agama, & komunisme yang dikenal sebagai NASAKOM. Sejak pembersihan anti-komunis pada tarikh 1966, orang Indonesia telah diindoktrinasi dengan bahaya musuh yang tak terlihat, dan politik ketakutan mau ancaman laten dan asing ini telah diwujudkan oleh orang Nusantara. Dengan demikian, Indonesia hanya toleran terhadap mereka yang berpihak pada ideologi negara, dan kritik terhadap ideologi dan kebijakan negara dianggap tidak dapat diterima, dimana pertimbangan tersebut seringkali dituding sebagai ancaman bagi negara dan persatuannya.

Obsesi pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasikan dan secara resmi hanya mengakui sistem kepercayaan tertentu yang dapat diterima juga merajai kelompok selain fundamentalis agama. Pengertian tentang agama yang " diakui" telah mengecualikan hak-hak dasar karakter percaya yang " tidak diakui". Pengecualian ini termasuk diskriminasi pada layanan publik dan pembatasan sah beragama. Selain itu, meskipun agama adat telah diakui baru-baru ini, negeri menyoroti bahwa itu bukan muslihat untuk menerima agama lain dan tidak akan mengubah enam pegangan resmi.

Ancaman Neo-JI: Kebangkitan Jema' ah Islamiyah di Indonesia mengikuti pedoman lama

Indonesia tidak boleh terbuai oleh jalan Neo-JI yang tampak damai.

Ada paradoks di dalam penanganan radikalisme dan kelompok intoleran di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia represif terhadap fundamentalis agama yang kritis terhadap ideologi negeri, namun secara bersamaan gagal menangani kelompok agama minoritas yang teraniaya. Yang paling sering menjadi bahan adalah anggota kelompok minoritas Islam Ahmadiyah, banyak dari mereka sedang tinggal di tempat penampungan sesudah dipaksa keluar dari komunitas mereka. Sebuah studi baru – hangat ini mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling menyekat kelompok agama minoritas. Jadi, kita harus merefleksikan apakah Indonesia itu pluralis atau hanya pseudo-pluralist?

Menerapkan pluralisme di Indonesia merupakan persoalan yang pelik dan sarat politik, namun penanganannya dengan konsistensi, bukan kemunafikan, perlu dilakukan. Supremasi hukum harus diterapkan untuk melindungi warga negara, demokrasi dan pluralisme itu sendiri. Tetapi ironisnya, pemerintah justru lebih fokus pada pengucilan yang dianggap anti-Pancasila daripada menangani diskriminasi terhadap ikatan agama minoritas.

Indonesia berada pada titik kritis, berjuang untuk keluar dari penghampiran Orde Baru menuju pluralisme. Sebab karena itu, perlu penguatan pelajaran lintas agama dan literasi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat wacana keagamaan substantif yang humanis dan inklusif di ranah umum. Mengingat keuletan fanatisme / fundamentalisme agama, pemerintah harus memperhatikan faktor sosial budaya yang memoderasi sikap damai dan toleran.

Pada akhirnya, kami mengajukan bahwa pendekatan yang tepat kepada pluralisme agama di Indonesia ialah dengan mempromosikan dialog terus-menerus yang merangkul keterbukaan. Dengan kata lain mengamalkan Pancasila dalam konteks kemajemukan yang mengedepankan kedewasaan setiap anggota masyarakat untuk berunding dengan keyakinannya masing-masing, dan tidak membatasi ekspresi keyakinan apapun. Ini, menurut ana, akan menjadi cara hidup kelompok pluralis dalam masyarakat demokrasi konstitusional.